KESPROHOLIC

Infoemasi seputar kesehatan reproduksi

Saatnya Reformasi Kebijakan Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan Penduduk Muda Indonesia

Bertempat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan, Selasa 24 Juli 2012, Dr Iwu Dwisetyani Utomo dan Prof. Peter McDonald dari the Australian Demographic and Social Research Institute memaparkan hasil penelitian Survei Transisi Penduduk Muda 2010 dan Survei Gender dan Kesehatan Reproduksi 2011. Hasil dari kedua survei tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi kebijakan kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan untuk penduduk muda Indonesia usia 20-34 tahun.
Survei Transisi Penduduk Muda 2010 yang melibatkan 3.006 penduduk muda di Jakarta, Tanggerang dan Bekasi (Jatabek) menunjukkan bahwasanya penduduk muda dengan pendidikan terakhir lulus SMA banyak bekerja di pada sektor teknis non professional; buruh, pedagang, dan pembantu rumah tangga, dengan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan penduduk muda yang lulus perguruan tinggi. Selain itu, pekerja non-professional ini juga memiliki akses terbatas ke jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja. Masalah-masalah ketenagakerjaan ini juga berhubungan dengan tingginya urbanisasi pendatang muda ke Jatabek dengan tingkat pendidikan yang rendah, yakni lebih dari setengahnya tidak lulus SD. Untuk mengatasi masalah-masalah ini maka diperlukan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang menjamin penduduk muda Jatabek bisa melanjutkan pendidikan hingga lulus perguruan tinggi dan mendapatkan akses ke beragam jaminan sosial.
Terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi, Survei Transisi Penduduk Muda 2010 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk penduduk muda lajang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya, layanan kesehatan seksual dan reproduksi terkait dengan kontrasepsi hanya ditujukan untuk pasangan menikah padahal dari survei ini diketahui bahwa 11% penduduk muda lajang yang sudah aktif secara seksual. Karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan reproduksi dan seksual akibatnya hanya sepertiga (34%) dari mereka yang melakukan praktik seksual dengan kontrasepsi, khsusunya kondom. Kondisi ini menyebabkan penduduk muda tidak memiliki pilihan untuk menghindari kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual dan aborsi yang tidak aman. Untuk itu, agenda kebijakan diubah agar bisa memberikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk semua penduduk muda, tanpa melihat status pernikahan.
Sebagai tambahan, Survei Gender dan Kesehatan Reproduksi 2011 terhadap siswa kelas 6 dan 12 di Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan menunjukkan pentingnya penyediaan informasi hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk penduduk muda. Hal ini karena dari hasil survei tersebut diketahui bahwa pengetahuan dasar siswa maupun guru tentang kesehatan reproduksi masih rendah (skor rata-rata kurang dari 80). Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah memasukkan seksualitas yang komprehensif ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan seksualitas yang memberikan informasi yang benar, berbasis fakta, dan memberikan keterampilan untuk mencegah dan merespon kehamilan tidak direncanakan, infeksi menular seksual, aborsi tidak aman, kekerasan berbasis seksual dan gender, serta ketidaadilan gender

Pellatihan Sesualitas

Tuesday, Sep 11th, 9pm

Solo, Indonesia